gaungdemokrasi.com,Jakarta-“Demi mendukung terciptanya iklim jurnalisme yang profesional, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Gedung B Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta Selatan, sejak Kamis (9/9/2021).
Kegiatan akan diikuti oleh kurang lebih 80 orang wartawan dan direncanakan terbagi dalam empat angkatan.
Angkatan pertama berlangsung Kamis-Jum’at (9-10/9), angkatan kedua pada Sabtu-Minggu (11-12/9), dari 80 peserta yang Lulus UKW, ada 3 orang lulusan terbaik sala satu peserta terbaik saudara Ibhet dari Media Koran WANTARA Bekasi.
Sedangkan untuk angkatan ketiga dan empat pelaksanaannya direncanakan pada pertengahan Oktober 2021.
“Tujuan dari penyelanggaraan CSR dalam bentuk UKW kali ini sebagai wujud kepedulian persero terhadap peningkatan kualitas jurnalis dan PT PII kedepannya berinisiatif agar semakin banyak wartawan yang tersertifikasi,” ungkap Indra Pradana Singawinata, SVP CEO Office PT PII kepada wartawan, Sabtu (11/9/2021).
Indra dalam konferensi persnya menjelaskan bahwa PT PII merupakan BUMN dibawah Kementrian Keuangan.
“Posisi kami sebagai penjaminan infrastruktur yang berkaitan dengan skema pembangunan infrastuktur non APBN. intinya adalah untuk mengejar dan atau mempercepat akselerasi pembanguna infrastuktur nasional,” terangnya.
Lebih lanjut Indra mengungkapkan akan ada program lanjutan demi meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan Indonesia.
“Diharapkan, nantinya juga akan ada program lanjutan seperti pendidikan dan pelatihan bagi wartawan guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan Indonesia,” ujarnya.
Indra juga menyampaikan kegiatan CSR yang sudah dilaksanakan selama kurun dua tahun terakhir ini juga concern terhadap penanganan pandemi Covid-19.
“Di antaranya memberikan bantuan pelatihan bagi UKM, kesehatan langsung, pendidikan dan latihan serta tanggap bencana,” tambahnya. Keempat hal ini menjadi pilar CSR PT. PII,” sambungnya.
Perlu untuk diketahui, memang sejak terbentuk di era Presiden SBY dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangannya (2009-2010 -red), PT PII memang ditugaskan untuk menjamin keamanan serta kenyamanan investor swasta yang masuk di dalam sektor proyek pemerintah.
Lalu sejak Presiden Jokowi, ungkap Indra, menerbitkan Perpres 38 Tahun 2015 mengenai skema kerjasama pemerintah dan badan usaha yang pada intinya adalah pembangunan infrastuktur, tidak lagi menggunakan biaya Negara atau non APBN tapi budget tersebut berasal dari swasta atau private.
“Karena ada kekurangan dari APBN untuk mengejar target-target infrastuktur yang telah dicanangkan dari 2014-2019 sehingga dibentuklah beberapa BUMN ini,” pungkasnya.” ( Wilson )
