Selenggarakan Forum BAKOHUMAS BPN Sosialisasikan Sertifikat Tanah Elektronik

gaugdemokrasi.com – jakarta

Digitalisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) mendorong terciptanya berbagai layanan dan produk berbentuk elektronik. Sejak awal 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), telah mengeluarkan kebijakan terkait transformasi pada sertifikat tanah, yaitu dari analog menjadi sertifikat tanah elektronik.

Pada 2022, Kementerian ATR/BPN akan mulai menerapkan sertifikat tanah elektronik dengan berbagai tahapan. Dengan memulai transformasi tersebut, diharapkan dapat memudahkan masyarakat serta memberikan keamanan pada bukti kepemilikan hak atas tanah masyarakat.

“Transformasi digital itu, bertujuan untuk mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN menjadi institusi berstandar dunia. Keadaan teknologi yang ada juga sudah memadai untuk peralihan ke elektronik. Masyarakat sudah semakin tidak sabar menghadapi proses yang lama. Sertifikat tanah elektronik ini lebih cepat dan aksesnya pun lebih jelas,” ujar Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya, dalam Forum Badan Koordinasi Humas Pemerintahan (BAKOHUMAS), Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Virgo Eresta Jaya menjelaskan, sebagai dorongan dalam proses transformasi sertifikat tanah analog ke elektronik, para pemohon tidak dikenakan biaya untuk alih media.

Ia menjabarkan sejak 2021, alih media sudah dimulai dari Kementerian ATR/BPN itu sendiri. Kemudian berikutnya baru masuk ke tiga langkah untuk alih media sertifikat elektronik.

“Step pertama sementara untuk tanah-tanah pemerintah. Nanti sertipikat kertasnya berikan ke kami, lalu bila dibutuhkan akan dikembalikan sertipikat lamanya dalam keadaan sudah tidak berlaku. Step kedua lanjut ke perbankan, perusahaan BUMN. Baru kemudian step ketiga masuk ke individual masyarakat. Untuk saat ini selain kementerian, perubahan sertipikat menjadi elektronik sifatnya masih voluntarily atau suka rela