Gaungdemokrasi – Kota Bekasi
Program bantuan Rp100 juta per RW yang digulirkan Pemerintah Kota Bekasi kembali menjadi sorotan setelah sejumlah warga menyampaikan keluhan kepada anggota DPRD. Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Rizki Topananda, mengungkap bahwa banyak masyarakat masih bingung mengenai mekanisme, aturan teknis, serta batasan penggunaan anggaran tersebut.
Menurut Rizki, sejak awal program ini diperkenalkan, pemanfaatannya seolah dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya, aturan berubah dan fokus penggunaan dipersempit hanya pada kegiatan infrastruktur serta sarana-prasarana. Perubahan ini membuat sejumlah RW tidak siap dan tidak memahami secara jelas apa saja yang diperbolehkan atau dilarang.
Ia juga menyoroti minimnya sosialisasi di tingkat bawah. Banyak RW dan kelompok masyarakat (POKMAS) belum memahami proses pembentukan, mekanisme pengesahan, hingga tahapan pencairan dana yang harus melalui lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Kondisi tersebut menjadikan pelaksanaan program di lapangan tidak seragam dan kerap menimbulkan kebingungan.
Masalah lain yang disoroti adalah waktu pelaksanaan program yang dinilai terlalu mepet menjelang akhir tahun. Hal ini dikhawatirkan membuat realisasi kegiatan tidak optimal. Warga pun berharap aturan dan pedoman teknis bisa dijelaskan sejak awal agar perencanaan dapat dilakukan secara matang dan tidak terburu-buru.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menegaskan bahwa dana hibah Rp100 juta per RW tidak boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Ia menyampaikan bahwa anggaran tersebut harus difokuskan pada pengadaan barang atau fasilitas yang bermanfaat langsung bagi warga, seperti tenda, kursi, kipas angin, sound system, CCTV, dan perlengkapan penunjang lainnya yang menunjang kegiatan masyarakat.
Penegasan ini disampaikan agar penggunaan anggaran tidak tumpang tindih dengan alokasi pembangunan infrastruktur yang sudah memiliki jalur tersendiri, serta memastikan bahwa dana hibah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat RW.(ADV)
