Gaungdemokrasi, Kota Bekasi – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyoroti persoalan banjir yang kerap terjadi di wilayah Jatiasih, khususnya di Perumahan Pondok Mitra Lestari (PML). Ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian status lahan yang menghambat pembangunan tanggul pengendali banjir di sejumlah wilayah Kota Bekasi.
Menurutnya, kejelasan status lahan sangat penting agar pembangunan tanggul dapat segera dilakukan tanpa kendala administratif. Ia menilai jika peta bidang tanah sudah jelas antara kepemilikan pemerintah dan warga, maka pembangunan tanggul dapat langsung dilaksanakan tanpa harus melalui proses pembebasan lahan menggunakan anggaran daerah.
Latu Har Hary yang akrab disapa Bang Jampang menyebut persoalan serupa juga terjadi di beberapa wilayah lain. Di antaranya kawasan Kemang Ifi Graha dengan panjang tanggul sekitar 200 meter serta wilayah Jakamulya sepanjang kurang lebih 800 meter yang hingga kini belum terselesaikan.
Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya anggaran tahap awal sekitar Rp700 miliar tidak terserap secara maksimal akibat persoalan lahan, sehingga sebagian anggaran dialihkan ke wilayah lain. Hingga kini masih terdapat sekitar 500 meter tanggul di kawasan Pondok Mitra Lestari yang belum terbangun meskipun dana dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC) telah tersedia.
Menurutnya, pembangunan belum dapat berjalan karena status tanah di lokasi tersebut belum memiliki kejelasan. Ia berharap persoalan ini segera mendapat perhatian khusus agar penanganan banjir di wilayah tersebut dapat diselesaikan secara optimal.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Proses penyelesaian dinilai perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari BWSCC, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga Perum Jasa Tirta (PJT) II.
Dengan adanya kerja sama lintas instansi serta penyelesaian status lahan yang jelas, diharapkan pembangunan tanggul dapat segera terealisasi sehingga risiko banjir di sejumlah wilayah Kota Bekasi dapat diminimalkan. (ADV)
