Peduli Anak Yatim AMPP Minta Digratiskan Biaya Pendidikan
gaungdemokrasi.com – Bekasi
Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) yang dibentuk sejak 2016 di Bantargebang selama ini sangat konsentrasi terhadap dunia pendidikan di Kecamatan Bantargebang.
AMPP telah melahirkan sebuah gerakan di masyarakat Bantargebang yakni Gerakan Peduli Anak Yatim (GPAY) tujuan utamanya adalah memberikan santunan (diantaranya untuk pendidikan) dimana sumber penghasilannya diperoleh dari swadaya masyarakat.
AMPPY’ G-PAY sudah sering melakukan advokasi di masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan dengan memberikan subsidi kepada mereka (yatim) untuk membayar uang seragam, uang SPP dll.
Keberadaan AMPPJ G-PAY memang belum secara luas dikenal di Bantargebang karena gerakan kami ini baru terjadi di Kelurahan Cikiwul dan Kelurahan Sumurbatu.
“Sebuah ironi telah membuat cacat dunia pendidikan di Bantargebang terjadi, ketüa perwakilan dari AMPR G•PAY dan Karang Taruna Kelurahan Cikiwul hendak bertemu dengan Kepala Sckolah SMAN 22 dengan sebuah alasan ang tidak masuk akal (Kepala Sekolah Tidur) akhirnya rencana diskusi terkail biaya anak yatim gagal,” kata Aim Korlap aksi AMPP.
Untuk itu AMPP rnenganggap perlu untuk melakukan aksi lanjutan menyikapi fenomena tersebut. Tuntutan kami adalah :
Meminta kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Barat dan dinas pendidikan Kota Bekasi serta Plt. Walikota Bekasi untuk melakukan bea siswa kepada seluruh pelajar (dari SD. SMI’. SMA dan Univeritas) bukan hanya yang berprestasi yang berdomisili di Kecamatan Bantargebang – Kota Bekasi Berkaitan dengan anggaran bantuan dana pendidikan dari Provinsi DKI Jakarta dengan adanya TPST Bantargebang.
Meminta kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melakukan kontrol terhadap sekolah dari SD, SMP, SMA se_ Kecamatan Bantargebang terkait dengan tenaga pengajar.
Meminta Kepada kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 atau kepala dinas pendidikan Provinsi Barat dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk mernberikan seluruh ijazah pelajar yang berdomisili di Kecamatan Bantargebang yang saat ini masih ada yang ditahan di Sekolah.
Mendesak Pemerintah Kota Bekasi (Dinas terkait) untuk melaksanakan sensus pelajar se-kecamatan Bantargebang.
Meminta kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kota Bekasi untuk segera mencopot Kepala Sekolah SMAN 22 di Kelurahan Cikiwul Kecarnatan Bantargebang Kota Bekasi (BP. Yusuf) karena telah lalai dan tidak bekerja secara profesional.
“Semoga Permerintah Kota Bekasi dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat lebih serius menangani pelajar yang berdomisili di Kecamatan Bantargebang
Terima Kasih,” pungkas Aim.
( Tangi.s,red )