Gaungdemokrasi – Kota Bekasi
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Hj. Evi Mafriningsianti, menyoroti temuan adanya dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga berlokasi di area pabrik besi. Ia meminta pemerintah melalui dinas terkait segera turun tangan untuk memastikan standar higienitas, kelayakan, serta perizinan dapur tersebut sesuai ketentuan.
“Mulai dari luas dapur, standar higienis, hingga alat-alatnya semuanya sudah ada aturannya. Pemerintah dan DPRD tinggal melakukan pengecekan kembali apakah sudah sesuai atau belum,” ujarnya.
Evi menegaskan bahwa setiap dapur penyedia makanan bagi siswa harus memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan, termasuk lokasi yang aman, tidak mencemari bahan pangan, dan jauh dari sumber kontaminasi.
“Kalau ternyata dapurnya di dalam pabrik besi, itu jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sisi higienis,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab legislatif atau pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat. Bila ditemukan dapur tanpa izin atau lingkungan yang tidak layak, masyarakat dipersilakan melapor agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Kalau di lapangan ditemukan pelanggaran seperti dapur tanpa izin atau lingkungan tidak layak, masyarakat bisa melapor ke kami untuk kami tindak lanjuti,” tambahnya.
Evi meminta data lengkap mengenai dapur MBG tersebut agar Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan bisa segera melakukan inspeksi langsung ke lokasi.
“Silakan kirim datanya ke saya, nanti saya minta dinas terkait turun langsung ke lokasi,” katanya.
Politisi Komisi II itu menegaskan bahwa jika pemeriksaan menemukan pelanggaran serius, pabrik atau penyelenggara MBG dapat dikenai sanksi tegas.
“Ada tahapan teguran, mulai dari SP1 sampai SP3. Kalau tetap tidak digubris, bisa ditutup,” ucapnya.
Ia menuturkan bahwa dapur tersebut berada di wilayah yang sebelumnya telah ditinjau oleh lurah setempat. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, dapur berada di area Yayasan Albarkah Cinta Insan, sementara pabrik besi di lokasi tersebut masih aktif, meski tidak ada aktivitas peleburan atau pemotongan.
Evi menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan tidak ada potensi pencemaran bahan pangan akibat paparan unsur logam atau polusi lingkungan sekitar dapur.
“Ini bahaya. Kalau bahan makanan terpapar polusi atau karat, bisa menyebabkan keracunan. Kasus seperti ini jangan sampai terjadi,” tandasnya.(ADV)
